Adainfohitz.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendalami kedudukan dan pembagian fungsi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Evita meminta pembagian fungsi yang jelas agar penerapan kedua standar tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih dalam proses sertifikasi dan audit.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) tentang Standardisasi Nasional bersama pakar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026), Evita juga mempertanyakan hubungan hasil sertifikasi SNI dengan kepatuhan terhadap ISPO.
Menurutnya, sertifikasi SNI berpotensi menjadi bagian dari bukti kepatuhan terhadap ISPO jika kedua sistem memiliki keterkaitan yang jelas.
“Bagaimana pembagian fungsi yang tegas antara SNI dan ISPO agar tidak terjadi tumpang tindih standar sertifikasi dan audit? Kemudian, apakah hasil sertifikasi SNI nantinya dapat langsung menjadi bagian daripada pembuktian kepatuhan terhadap ISPO?” ujar Evita.
SNI Harus Ramah bagi Pekebun Kecil
Evita juga menyoroti kebutuhan untuk menyelaraskan SNI dengan standar internasional tanpa membebani perkebunan kecil.
Ia meminta desain standar yang sederhana dan terjangkau agar pekebun kecil tetap dapat memenuhi persyaratan sertifikasi. Menurutnya, biaya dan prosedur sertifikasi jangan sampai membuat pekebun kecil kehilangan akses ke rantai pasok.
“Bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok. Siapa yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?” kata Evita.
DPR Soroti Integrasi Data ISPO
Selain sertifikasi, Evita mendalami integrasi Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI ISPO) dengan sistem verifikasi.
Ia mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab mengintegrasikan data serta pembagian kewenangan antarkementerian dan lembaga.
Evita juga meminta adanya jaminan terhadap akurasi dan keamanan data dalam sistem tersebut. Ia menilai integrasi data perlu berjalan jelas agar penerapan standar sawit berkelanjutan dapat berlangsung efektif dan transparan.
Komentar