Adainfohitz.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyambut rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk memperkuat mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BGN menilai rekomendasi tersebut sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola MBG. Langkah itu sekaligus memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan, BGN terus membuka ruang evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan MBG.
“Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan yang sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan,” kata Hida dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Hida, rekomendasi Menteri HAM sejalan dengan komitmen BGN dalam memastikan perlindungan hak penerima manfaat MBG. BGN juga terus memperkuat kerja sama dengan Kementerian HAM melalui Nota Kesepahaman Nomor 47/NK.07/10/2025.
Kedua lembaga menandatangani nota kesepahaman tersebut pada Oktober 2025. Kesepakatan itu mencakup pertukaran data dan informasi mengenai pemenuhan gizi nasional sesuai standar HAM.
Selain itu, kerja sama tersebut mencakup pendampingan program serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hak asasi manusia.
Hida menegaskan, rekomendasi Menteri HAM juga mendorong BGN memperkuat mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang terdampak pelaksanaan MBG.
“MoU ini menjadi salah satu landasan penting bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian HAM dalam program,” ujarnya.
Sementara itu, pimpinan BGN saat ini terus melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola MBG. Evaluasi mencakup pelaksanaan program agar berjalan semakin baik, akuntabel, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Hida menilai evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan program. Menurutnya, evaluasi membantu BGN memastikan pelaksanaan MBG terus berkembang dan memenuhi hak penerima manfaat.
Komentar