Adainfohitz.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Sikap tersebut menjadi landasan untuk menyempurnakan berbagai kebijakan serta program prioritas nasional.
Pemerintah menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap program berjalan efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Kritik Jadi Bagian Evaluasi
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah memandang kritik sebagai unsur penting dalam proses penyempurnaan kebijakan.
“Pemerintah meyakini bahwa setiap masukan dan kritik merupakan bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan,” kata Qodari dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).
Menurut Qodari, budaya kerja yang sehat harus mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Karena itu, pemerintah menjadikan evaluasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kinerja aparatur negara.
“Karena itu, pemerintah memandang evaluasi sebagai budaya kerja yang sehat dan sejalan dengan prinsip good governance, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Program Prioritas Terus Dievaluasi
Qodari menegaskan seluruh program prioritas nasional tetap berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaannya agar hasilnya semakin efektif dan tepat sasaran.
“Evaluasi justru akan memperkuat pelaksanaan program-program tersebut agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga efektivitas belanja negara serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, anggaran negara diharapkan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Pemerintah optimistis bahwa melalui disiplin dalam melakukan evaluasi, kolaborasi antarkementerian dan lembaga, serta keterbukaan terhadap perbaikan, kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan akan terus meningkat,” ujar Qodari.
Prabowo Jamin Kebebasan Berpendapat
Pernyataan Qodari merujuk pada pidato Presiden Prabowo Subianto pada 24 Juli 2026 yang menegaskan komitmen pemerintah terhadap demokrasi. Presiden menyatakan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat dan kritik yang membangun.
Pemerintah menilai kritik publik sebagai instrumen penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan. Namun, Presiden juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan kebebasan berpendapat secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan.
Komentar