Adainfohitz.com, Jakarta – Organisasi itu menilai usulan tersebut tidak etis karena Kejaksaan AgungPerhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak usulan hibah ribuan motor listrik Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer. masih menyidik dugaan korupsi pengadaan motor listrik BGN tahun 2025.
P2G Soroti Status Hukum Motor Listrik
Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan DPR sebaiknya tidak menghibahkan motor listrik sebelum penyidik menyelesaikan proses hukum. Menurut dia, pemerintah harus menghormati proses penyidikan agar tidak memunculkan persoalan baru.
“Kami menolak tegas usulan DPR memberikan ribuan motor. Selain tidak etis, proses hukum dugaan korupsi di BGN masih berlangsung sehingga status aset tersebut belum jelas,” kata Satriwan di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Satriwan mengibaratkan persoalan itu sebagai sesuatu yang masih bersifat syubhat atau belum memiliki kejelasan. Ia meminta semua pihak menunggu hasil penyidikan sebelum mengambil keputusan mengenai pemanfaatan kendaraan tersebut.
Hibah Dinilai Berpotensi Ganggu Penyidikan
Satriwan menilai hibah motor listrik dapat menghambat penyidikan. Menurut dia, pemerintah sebaiknya mempertahankan status aset hingga aparat penegak hukum merampungkan proses investigasi.
“Alih-alih membantu guru honorer, kebijakan ini justru menghadirkan persoalan baru dan dikhawatirkan menghambat proses investigasi,” ujarnya.
Ia juga meminta DPR memusatkan perhatian pada penyelesaian kasus hukum, bukan pada penyaluran kendaraan kepada guru honorer.
Guru Honorer Butuh Gaji dan Status Kerja
P2G menegaskan guru honorer lebih membutuhkan kepastian gaji, status kerja, dan jenjang karier daripada bantuan kendaraan. Satriwan menyebut banyak guru honorer masih menerima penghasilan sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu setiap bulan.
“Yang diharapkan guru honorer adalah kepastian upah setiap bulan, status yang jelas, dan kesejahteraan yang lebih baik. Bukan pemberian motor, apalagi aset yang masih terkait perkara korupsi,” tegasnya.
DPR Dukung Pemanfaatan Kendaraan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendukung usulan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari untuk memanfaatkan ribuan motor listrik yang negara beli melalui anggaran BGN. Salah satu opsi yang mereka usulkan ialah memberikan kendaraan tersebut kepada guru honorer di berbagai daerah.
“Saya setuju motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara,” kata Yahya kepada wartawan pada Jumat (19/6/2026).
Perbedaan pandangan itu muncul karena kedua pihak memiliki fokus yang berbeda. DPR ingin memanfaatkan aset negara, sedangkan P2G meminta pemerintah mengutamakan penyelesaian perkara hukum serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Komentar