Adainfohitz.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pelimpahan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ke Kejaksaan dapat mempercepat penegakan hukum.
Yusril menjelaskan mekanisme tersebut sesuai dengan sistem hukum acara pidana. Kejaksaan memiliki kewenangan menyidik dan menuntut perkara korupsi. Kewenangan itu membuat proses hukum berlangsung lebih cepat.
Yusril juga meminta aparat penegak hukum bekerja profesional. Ia mengingatkan seluruh pihak agar menjalankan setiap tahapan perkara sesuai aturan. Langkah itu penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
“Ada benarnya apa yang disampaikan Kejaksaan Agung. Dari aspek hukum acara, penyelesaian perkara memang dapat lebih cepat apabila penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan,” kata Yusril saat konferensi pers di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (13/7/2026).
Koordinasi Lebih Sederhana
Yusril menjelaskan Polri dan Kejaksaan harus berkoordinasi jika polisi menangani penyidikan. Kondisi itu membuat berkas perkara sering bolak-balik hingga jaksa menyatakan berkas lengkap.
Menurut Yusril, Kejaksaan dapat memangkas tahapan tersebut. Lembaga itu menangani penyidikan dan penuntutan dalam satu institusi. Sistem itu mempercepat koordinasi dan memperlancar proses hukum.
“Kalau Polri menyidik sementara jaksa menuntut, berkas perkara bisa bolak-balik sebelum dinyatakan lengkap. Jika Kejaksaan menyidik sekaligus menuntut, proses itu menjadi lebih efisien karena fungsi penyidikan dan penuntutan berada dalam satu atap,” ujarnya.
Independensi Harus Tetap Terjaga
Yusril menegaskan kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan penegakan hukum. Aparat juga harus menjaga independensi, objektivitas, dan profesionalisme.
Ia mengatakan masyarakat akan mengawasi proses penanganan perkara tersebut. Kasus itu mendapat perhatian luas karena melibatkan mantan Jampidsus.
“Yang menjadi perhatian publik adalah apakah Kejaksaan Agung akan menangani perkara ini secara sungguh-sungguh. Mengingat tersangkanya merupakan mantan Jampidsus,” ucapnya.
Yusril memahami keraguan masyarakat. Menurutnya, penyidik dan jaksa penuntut umum pernah bekerja dalam institusi yang sama dengan tersangka.
Karena itu, Kejaksaan harus menunjukkan profesionalisme melalui tindakan nyata. Aparat harus menangani perkara secara tegas, transparan, dan akuntabel. Masyarakat akan menilai komitmen tersebut dari setiap proses hukum yang berlangsung.
“Publik tentu akan bertanya, jangan-jangan ini menjadi ‘jeruk makan jeruk’, karena penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut pernah menjadi anak buah tersangka. Keraguan seperti itu harus dijawab melalui proses hukum yang berjalan secara tegas, profesional, dan transparan,” kata Yusril.
Yusril berharap proses hukum berjalan tanpa intervensi. Ia menilai penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dan seluruh aparat penegak hukum.
Komentar